Visa & Permanent Resident WNI Menikah dengan Orang Jepang

Kali ini tentang Spouse Visa dan Permanent Resident kalo kita menikah dengan orang Jepang lalu tinggal di Jepang. Untuk dapetin Spouse Visa nya, harus jadi Spouse dulu ye. Jadi kalo belom nikah, ya nikah dulu. Kalo mau nikah di Jepang berarti pake visa kunjungan dulu tuh. Ribet ya. Hahaha. Lagi-lagi, salah sendiri sih milih pasangan orang WNA. Ribet ya hadapin. Abis mo gimana lagi.


 

Kalau pernikahan dilakukan di Jepang,  perlu bawa dokumen dari negara sendiri bahwa kita tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan. Setelah punya surat keterangan tersebut, kita harus isi Registration of Marriage Form (Konin Todoke) yang ntar harus dicap pake hanko oleh dua orang saksi.

Formulir ini bisa didapetin di City Office di Jepang, lalu diserahkan barengan dengan semua dokumen yang diperlukan: Surat Keterangan, Passport, Kartu Keluarga (Kokeshi Tohon) untuk warga negara Jepang, Residence Card, dan lainnya.

Setelah submit, nanti kita akan dapat sertifikat atau akta pernikahan (Konin Todoke Juri Shomei-sho), ini yang nanti harus kita bawa ke Kedutaan Besar Indonesia. Supaya pernikahan kita diakui di Indonesia juga. Setelah kita dapat pernyataan pengakuan Akta Pernikahan dari Indonesia juga, baru kita bisa apply kalo mau bikin Spouse Visa.

Dokumen yang dibutuhkan untuk mendapatkan Spouse Visa di Jepang:

Read More

Persiapan Menikah dengan Orang Jepang

Let me be honest with you, this is embarrassing. Hoping for marriage is embarrassing. Looking forward to it is embarrassing. Because I wasn’t even proposed yet.

You know I was engaged once and was so close to a marriage once. I allowed myself (at that time) to accept it as a reality, to dream of it, to want it, to plan it. But it failed, which I am now grateful of. But hold on–here I am again, dreaming of it, wanting it, planing(?) it.

What makes it worse is my bf hasn’t actually proposed yet. He only mentioned a timeline. He mentioned a possibility of him moving back to Japan and of asking me to come with him. If I start to look up for info on mixed marriage, is it too much? Is this considered needy?

I don’t want my failure to happen again. I mean, I don’t regret it but it was hard and it hurts like hell. I don’t want to feel it again. I don’t want to hope too much and hurt miserably… But I started looking for info anyway. LOL. I’m so beyond help.

 

Anyway. Ini tentang menikah dengan WNA di Indonesia. Kalo menikahnya di luar negeri, beda lagi ceritanya ya.

 


Persiapan Menikah dengan WNA

Menurut Peraturan yang berlaku di Indonesia, perkawinan adalah sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 bahwa perkawinan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. UU Tahun 1974 menyerahkan perkawinan itu kepada masing-masing agama dan kepercayaannya sendiri untuk menyikapinya.

Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat Perkawinan diantaranya: ada persetujuan kedua calon mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun, dsb. (Lihat di sini)

 

1. Surat Keterangan dari Pegawai Pencatat Perkawinan

Bila semua syarat telah terpenuhi, Anda dapat meminta pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan Surat Keterangan dari pegawai pencatat perkawinan masing-masing pihak, Anda dan calon suami Anda.

Surat Keterangan ini berisi keterangan bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan. Bila petugas pencatat perkawinan menolak memberikan surat keterangan, maka anda dapat meminta Pengadilan memberikan Surat Keputusan, yang menyatakan bahwa penolakannya tidak beralasan.

Surat Keterangan atau Surat Keputusan Pengganti Keterangan ini berlaku selama enam bulan. Jika selama waktu tersebut, perkawinan belum dilaksanakan, maka Surat Keterangan atau Surat Keputusan tidak mempunyai kekuatan lagi.

 

2. Surat-surat yang harus dipersiapkan

Untuk calon suami. Anda harus meminta calon suami Anda untuk melengkapi surat-surat dari daerah atau negara asalnya. Untuk dapat menikah di Indonesia, ia juga harus menyerahkan “Surat Keterangan” yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan WNI. SK ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya. Selain itu harus pula dilampirkan:

  • Fotokopi Identitas Diri (KTP/pasport)
  • Fotokopi Akte Kelahiran
  • Surat Keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin;atau
  • Akte Cerai bila sudah pernah kawin; atau
  • Akte Kematian istri bila istri meninggal

Surat-surat tersebut lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah yang disumpah dan kemudian harus dilegalisir oleh Kedutaan Negara WNA tersebut yang ada di Indonesia.

Untuk calon istri, harus melengkapi diri anda dengan:

  • Fotokopi KTP
  • Fotokopi Akte Kelahiran
  • Data orang tua calon mempelai
  • Surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa Anda tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan

3. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan ini dimaksudkan untuk memperoleh kutipan Akta Perkawinan (kutipan buku nikah) oleh pegawai yang berwenang. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.

 

4. Legalisir Kutipan Akta Perkawinan

Setelah mendapatkan kutipan Akta Perkawinan, masih harus dilegalisir di Departemen Kehakiman dan HAM dan Departemen Luar Negeri, serta didaftarkan di Kedutaan negara asal suami.

Dengan adanya legalisasi itu, maka perkawinan anda sudah sah dan diterima secara internasional, baik bagi hukum di negara asal suami, maupun menurut hukum di Indonesia.

 

5. Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran

Pasal 4 huruf (d) UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia, adalah Warga Negara Indonesia.

Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyatakan :

(1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

(2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Jadi dalam hal anak, pada dasarnya semenjak adanya UU No. 12 Tahun 2006 di atas, anak yang lahir dari perkawinan campur orangtuanya maka si anak tersebut secara otomatis dianggap berkewarganegaraan Indonesia.

Dalam hal ternyata sistem hukum kewarganegaraan suami WNA berdasarkan pada Asas ius sanguinis (law of the blood) atau yang berdasarkan pada asas kewarnegaraan yang bertentangan dengan Asas ius soli (law of the soil) yang dianut Indonesia, maka anak secara otomatis dianggap berkewarganegaraan ganda sebagaimana di atur Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006.

Dalam hal kawin campur WNI dengan warga negara Jepang contohnya. Jepang memberikan kewarganegaraan mengikuti garis keturunan, jadi bertentangan dengan asas law of the soil Indonesia. Dalam pasal 2 di Nationality Act Jepang, ada 3 kondisi seseorang akan menjadi warga negara Jepang langsung setelah lahir:

  1. Ketika salah satu orang tua adalah warga negara Jepang ketika anak dilahirkan
  2. Ketika ayah dari anak tersebut meninggal sebelum anak dilahirkan, namun merupakan warga negara Jepang ketika meninggal
  3. Ketika seorang anak dilahirkan di tanah Jepang, namun kedua orang tua tidak diketahui, atau tidak memiliki kewarganegaraan.

Anak juga bisa mendapatkan kewarga negaraan Jepang setelah dilahirkan, contoh kasusnya bila laki Jepang dan cewek non-Jepang memiliki anak sebelum menikah, namun kemudian menikah, dan laki Jepang mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka anaknya bisa menjadi warga negara Jepang. Asalkan anaknya masih di bawah 20 tahun.

Jadi, anak yang dilahirkan dari pasangan kawin campur Jepang-Indo otomatis memiliki kewarganegaraan ganda.

 

6. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan yang diakui oleh Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya pasangan yang melakukan pernikahan (Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan) yang artinya tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan tersebut dilarang antara dua orang yang: mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan di atas, pada dasarnya memang perkawinan beda agama tidak dikenal dan tidak diakui oleh Hukum Indonesia. Namun demikian, tidak ada pengaturan secara tegas tentang pelarangan perkawinan beda agama dan atau beda kepercayaan.

Satu-satunya dasar hukum tentang pelaksanaan dan pengakuan perkawinan beda agama adalah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1400 K/Pdt/1986. Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, perkawinan beda agama tetap dapat dilangsungkan dan diakui secara hukum.

Nah, bila perkawinan beda agama ini dilakukan di luar negeri, sepanjang negara tersebut memperbolehkan, maka perkawinan bisa diakui di Indonesia juga. Asal dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indo.

 

7. Jika pernikahan WNI & WNA dilakukan di luar negeri

Bagi perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia, harus didaftarkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan berlangsung. Bila tidak, maka perkawinan anda belum diakui oleh hukum kita. Surat bukti perkawinan itu didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal Anda di Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan WNI yang dilaksanakan di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia, harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai domisili ybs.

Adapun persyaratan untuk pelaporan perkawinan LN pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah :

  • Bukti pengesahan perkawinan di luar Indonesia ;
  • Kutipan akta kelahiran ;
  • Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ;
  • Kutipan akta perceraian atau kutipan akta kematian suami/isteri bagi mereka yang pernah kawin ;
  • Pasport kedua mempelai ;
  • Pasfoto berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak empat lembar.

 


 

Udah. Ribet ya? Kayaknya sih ribet. LOL. Ya salah sendiri juga sih cari pasangan orang WNA. Ribet ya jalanin aja.